“Divestasi Saham Freeport Indonesia dan Popularitas Jokowi : Dalam Pusaran Milenial di Tahun Politik 2018/2019”

“Divestasi Saham Freeport Indonesia dan Popularitas Jokowi : Dalam Pusaran Milenial di Tahun Politik 2018/2019”

Pengantar

Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang salah satu fungsinya adalah membuat kebijakan terhadap  permasalahan yang ada. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah selalu melibatkan berbagai macam aktor dan membutuhkan negosiasi di antara aktor-aktor yang terlibat. Proses yang melibatkan banyak aktor  ini kemudian menciptakan kontestasi kepentingan yang ada di dalamnya, sehingga bukan tidak mungkin sebuah kebijakan pemerintah dapat bermuatan politis.

Divestasi dan Popularitas

Kebijakan divestasi saham PT Freeport Indonesia merupakan kebijakan yang menuai banyak pro-kontra di masyarakat. Moin (2004) menyatakan bahwa divestasi saham adalah menjual sebagian unit bisnis atau anak perusahaan kepada pihak lain untuk mendapatkan dana segar dalam rangka menyehatkan perusahaan secara keseluruhan. Divestasi saham Freeport di tahun politik Indonesia 2018/2019 tidak hanya persoalan nasionalisasi perusahaan asing, tetapi juga permasalahan kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya di rezim Presiden Jokowi. Berbagai media seperti kompas (27/9/2018) mengemas pemberitaan dengan framing bahwa Jokowi hadir sebagai sosok pahlawan yang telah membangkitkan marwah berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) Presiden Soekarno. Framing yang dilakukan oleh berbagai media dapat membuat masyarakat tergiring opininya dan mempopulerkan aktor tertentu, walaupun belum tentu data yang disajikan adalah data yang benar.

Kaum Milenial

Opini publik merupakan sesuatu yang tidak hanya terbentuk dari masyarakat, tetapi juga sesuatu yang terbentuk dari kontruksi dari media, khususnya media sosial. Media sosial hari ini merupakan sebuah platform bagi netizen (istilah : warga internet) tidak hanya sebagai ruang sosial tetapi juga ruang politik. Kaum milenial merupakan salah satu kaum yang aktif nyinyir (istilah : berkomentar) di media sosial. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), kaum milenial adalah masyarakat yang berusia 17 hingga 35 tahun dan jumlah kaum milenial yang terdaftar dalam pemilih aktif di pemilu 2019 ada 40%. Wajar jika pemilih milenial akan menjadi kunci di pemilihan umum 2019 dengan melihat jumlahnya. Sehingga menjadi konsekuensi logis jika banyak tim kampanye dari masing-masing pasangan calon memperebutkan suara kaum milenial.

Nalar Berpikir

            Divdestasi saham Freeport yang di lakukan pemerintah menuai banyak pro-kontra di masyarakat. Walaupun pemerintah berhasil ‘merebut’ saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2% lewat PT Inalum, namun hal itu baru sekedar Head of Agreement (HoA) dan Pemerintah Indonesia tetap belum berdaulat atas Freeport. Berita yang beredar di media sosial (Kompas,2018) cenderung menggambarkan bahwa tahapan HoA adalah tahapan yang sudah selesai, padahal PTFI tetap masih milik PT Freeport McMoran Inc karena belum adanya pembayaran dari pemerintah. Operasional PTFI juga belum berganti dan masih dipegang oleh induk perusahaan PTFI, yaitu PT Freeport McMoran Inc. Sehingga ketika pemerintah mengklaim bahwa pemerintah sudah sah merebut saham Freeport menjadi kurang tepat dan terkesan ingin mempopulerkan Jokowi di tahun politik.

            Permasalahan Freeport tidak hanya sebatas siapa yang memilikI Freeport atau kepemilikan, tetapi juga permasalahan lingkungan. Berdasarkan lembaga studi dan advokasi masyarakat (ELSAM) selama 50 tahun beroperasi, masyarakat Papua menilai PT Freeport Indonesia telah merampas lahan milik masyarakat adat di Papua. Hutan-hutan adat milik masyarakat Amungme dan Kamoro dikonversi menjadi lahan tambang. Proses ini dalam praktiknya menghasilkan limbah yang berpotensi merusak lingkungan hidup di wilayah Timika. Jika pemerintah memiliki saham 51,2% terhadap Freeport tetapi dalam praksisnya tetap mengamini pelanggaran HAM dan lingkungan, maka bagi masyarakat sekitar tidak ada bedanya. Sehingga fokus isu tidak hanya pada divestasi saham tetapi juga bagaimana mengelola Freeport menjadi lebih baik kedepannya.

            Klaim pemerintah terhadap divestasi saham Freeport kemudian menjadi polemik, apakah publikasi divestasi saham dilakukan karena memang  secara prosedur sudah didivestai atau sebenarnya klaim pemerintah adalah untuk meningkatkan popularitas Presiden Jokowi sebagai salah satu calon presiden di pemilu 2019. Dampak dari klaim pemerintah atas divestasi Freeport kemudian menjadi viral (istilah : populer) di media sosial dan menciptakan opini publik (kaum milenial) terhadap Presiden Jokowi. Penulis kemudian ingin meneliti lebih lanjut tentang klaim pemerintah atas divestasi Freeport secara prosedural dan melihat efek dari publikasi atas klaim divestasi Freeport terhadap kaum milenial, yang notabene adalah netizen (warga internet) dan berjumlah 40% dari total pemilih yang ada.

Daftar Pustaka

Ekonomi.kompas.com/read/2018/. Diakses pada tanggal 30 November 201 pukul 18.00

Hafiar, R. d. (2018). Dekontruksi Citra Politik dalam Media Sosial. PRofesi Humas, 1-6

http://elsam.or.id/en/. Diakses pada tanggal 30 November 2018 pukul 18.00

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Strategi dan Kasus). Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

.