Aktivisme Sosial Berbasis Teknologi Informasi : Penggunaan Aplikasi Qlue di Jakarta

Menakar Aktivisme Sosial Berbasis Teknologi Informasi : Penggunaan Aplikasi Qlue di Jakarta

Pengantar

            Aktivisme Sosial merupakan segala upaya yang dimaksudkan untuk mengemukakan masalah perubahan yang terkait dengan tatanan sosial (kemasyarakatan). Aktivisme merupakan bagian penting di dalam perubahan sosial, setiap revolusi selalu di dasari oleh aktivisme sosial sehingga membentuk jejaring yang kuat. Di era disruption aktivisme sosial tidak lagi dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan atau penyebaran mulut ke mulut, tetapi sudah menggunakan teknologi informasi yang sudah berbasis internet. Orang kemudian memulai aktivitas sosialnya tidak harus bertemu dengan orang lain, namun bisa dimulai dengan hanya membuka handphone. Fenomena ini kemudian mengubah tatanan sosial yang ada di masyarakat dan menciptakan pola baru di masyarakat. Pola baru terhadap aktivisme sosial membuat kegiatan sosial seperti berdiskusi, berjejaring, berpartisipasi bisa dilakukan dan tanpa terbatas waktu dan ruang.

            Aktivisme sosial berbasis teknologi informasi sekaligus memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi terkait dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat dan merespon pada saat itu juga. Kecepatan informasi dalam teknologi informasi mendorong partisipasi masyarakat walaupun di satu sisi kebenaran informasi terkait sebuah isu juga diragukan. Semakin maju teknologi informasi di Indonesia juga bisa berdampak buruk, ketika demokrasi tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap demokrasi itu sendiri maka akan tercipta istilah democrazy. Situasi democrazy merupakan situasi dimana masyarakat kegilaan demokrasi dan saling hujat – menghujat hanya karena perbedaan pandangan.

 Dalam alam demokrasi sekarang ini, tentunya kerahasiaan, transparansi, kejujuran dan keadilan, kecepatan, dan ketepatan informasi yang berkaitan dengan kegiatan demokrasi seperti pemilu, pilpres dan pilkada mutlak dibutuhkan. Tentunya informasi sekrang ini lebih mungkin dapat diakses dengan teknologi. Dalam bentuk teknologi elektronik, kampanye muncul ditelevisi maupun radio, tanpa meninggalkan media cetak sebagai teknologi pendahulu. Memang, kehadiran teknologi elektronik dirasakan telah mempermudah cara orang dan partai menyampaikan proram/kampanyenya. Tentunya perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan dapat menyemarakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi tersebut diatas dan tidak digunakan untuk kampanye negatif yang saling hina dan menjatuhkan lawan politik.

Kasus

            Penulis dalam essay ini mengambi contoh kasus Qlue, karena penulis tertarik saat ada seminar Polgovtalks membahas tentang bagaimana menciptakan good governance di Indonesia. Qlue sendiri merupakan  aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Jakarta, seperti banjir, tindak kriminal, kebakaran, dan lain sebagainya. Melalui aplikasi Qlue, keresahan atau keluhan warga akan direspon oleh pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Qlue merupakan bagian dari program Jakarta Smart City (Kota Cerdas) yang diluncurkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja. Qlue juga banyak memperoleh penghargaan di tingkat nasional seperti : 1.) 2015 Google Playstore "Karya Anak Bangsa" : Aplikasi Terbaik di Indonesia; 2.) 2015 Google Playstore : Dinominasi sebagai Aplikasi Lokal Terbaik; 3.) 2015 Free Magazine : Aplikasi Lokal Terbaik; 4.) 2016 Top 3 Over The Top (OTT) Nasional oleh ATSI dan Kemenkominfo; 5.) 2016 Liputan 6 Awards nominasi Sosok Inspiratif di Bidang Teknologi.

            Teknologi Informasi seperti Qlue secara cepat merubah aktivisme sosial masyarakat, karena aplikasi Qlue sangat efektif dan efisien jika dilihat dari sisi waktu. Masyarakat yang awalnya malas untuk berpartisipasi di dalam urusan publik atau kebijakan publik karena memiliki beragam kesibukan lain serta keterbatasan ruang dan waktu. Aplikasi Qlue kemudian memotong ruang dan waktu tersebut, masyarakat tidak perlu repot – repot datang ke ke sebuah tempat untuk berpartisipasi, namun hanya lewat handphone masyarakat dapat berpartisipasi terhadap masalah publik. Dari sisi aduan masyarakat, Qlue juga memotong hirarki struktur pelaporan sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama jika ingin laporan atau aduannya diproses. Sistem Qlue dapat dengan mudah memberikan kepada SKPD terkait jika ada permasalahan yang berhubungan dengan SKPD tersebut tanpa perantara birokrasi yang lamban.

Ciri utama dari komunikasi pemerintah Jakarta setelah menggunakan aplikasi Qlue adalah berorientasi kepada kebutuhan warga. Pemanfaatan Qlue dalam komunikasi pemerintahan lebih diarahkan untuk mengetahui informasi dari warga mengenai apa kebutuhan mereka. Aplikasi Qlue memiliki perbedaan dengan aplikasi pelaporan yang lain, karena didesain spesifik untuk pelaporan dengan klasifikasi kategori masalah yang jelas. Berbasis GPS, setiap laporan juga jelas di mana titiknya sehingga langsung menjadi tanggung jawab kelurahan atau daerah di lokasi tersebut untuk menindaklanjutinya. Aktivisme yang dilakukan masyarakat kemudian bisa langsung diwadahi dan diproses oleh pemerintah lewat aplikasi Qlue sehingga menciptakan pola kebijakan yang buttom up.

Secara teknis banyak faktor – faktor yang kemudian mendorong kenapa aplikasi Qlue dapat meningkatkan aktivisme sosial (partisipasi) di dalam masyarakat :

1.      Tampilan yang sesuai menyesuaikan trend masyarakat dan user friendly.

2.      Selain pelaporan, Qlue juga memiliki forum yang menjadi tempat bagi penggunanya untuk berdiskusi tentang berbagai terkait dengan isu publik

3.      Masyarakat yang menggunakan Qlue dapat mengetahui dengan pasti follow up dari laporannya. Jika sudah dikerjakan ditandai dengan warna hijau, sedang diproses ditandai dengan warna kuning dan belum dikerjakan ditandai dengan warna merah.

Tantangan yang dihadapi oleh para aktivis dan negara dalam menyikapi teknologi informasi (Qlue)  adalah berita hoax atau berita palsu. Dengan masuknya teknologi informasi, maka sudah menjadi konsekuensi logis bahwa keran informasi (informasi hoax) juga dibuka selebar-lebarnya. Sehingga banyak masyarakat yang keresahan menilai mana informasi yang benar dan salah. Kebenaran yang bias ini kemudian akan mengkontruksi segmen – segmen masyarakat yang akhirnya akan menimbulkan perpecahan di tengah – tengah masyarakat. Karena sistem Qlue menilai kinerja pemerintah berdasarkan responnya terhadap aduan yang ada sehingga ketika pemerintah merespon banyak aduan makan rating nya akan naik.

Kesimpulan

            Teknologi informasi membuka keran selebar – lebarnya terhadap akses informasi, situasi seperti ini mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi di dalam urusan publik. Namun, di satu sisi juga meresahkan masyarakat karena akan ada banyak informasi yang bias kebenarannya. Hal ini kemudian membuat masyarakat semakin terpolarisasi karena ketidakjelasan informasi yang mengkontruksi pemikiran masyarakat. Pemerintah dalam konteks ini harus jeli dalam memilah – milah informasi yang beredar di masyarkat, karena bisa jadi teknologi informasi yang tujuannya adalah mendorong partisipasi masyarkat dan mencerdaskan masyarakat justru akan terbalik dan akan membuat tatanan sosial masyarkat yang hanya menilai sesuatu dari informasi pertama yang dia dapat.

Daftar Pustaka

http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/16/jakarta-launches-smart-city-program.html diakses pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 15.00

Indrajit, R.E., 2000. Manajemen Sistem informasi dan Teknologi informasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nasution, F.N., 2004. Penggunaan teknologi informasi berdasarkan aspek perilaku (Behavioral aspect). USU digital library.

http://qlue.co.id/qluemycity/ diakses pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 12.00